Perintah eksekutif baru Presiden Biden telah memicu kontroversi di antara anggota parlemen dan publik, dengan beberapa memuji tindakannya sebagai langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah mendesak, sementara yang lain mengutuk mereka sebagai penjangkauan kekuasaan eksekutif.
Salah satu perintah paling kontroversial yang ditandatangani oleh Presiden Biden adalah yang mengamanatkan pemakaian topeng di properti federal dan selama perjalanan antar negara. Sementara banyak ahli kesehatan masyarakat memuji langkah ini sebagai langkah yang diperlukan untuk mengekang penyebaran coronavirus, beberapa kaum konservatif mengkritiknya sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pribadi.
Urutan lain yang telah menarik kritik adalah yang membalikkan larangan mantan Presiden Trump terhadap individu transgender yang bertugas di militer. Pendukung komunitas LGBTQ+ telah memuji keputusan ini sebagai langkah menuju kesetaraan dan inklusi, sementara lawan berpendapat bahwa itu merusak kesiapan dan moral militer.
Perintah eksekutif Presiden Biden tentang imigrasi juga telah memicu kontroversi, dengan beberapa memuji upayanya untuk membatalkan kebijakan imigrasi Trump yang keras, sementara yang lain berpendapat bahwa tindakannya akan mengarah pada lonjakan imigrasi ilegal.
Secara keseluruhan, perintah eksekutif Presiden Biden telah menyalakan kembali perdebatan tentang batas -batas kekuasaan eksekutif dan peran presiden dalam membentuk kebijakan. Sementara beberapa orang melihat tindakannya sebagai langkah berani dan perlu untuk mengatasi masalah mendesak, yang lain memandangnya sebagai penjangkauan berlebihan dan ancaman terhadap demokrasi.
Ketika pemerintahan Biden terus maju dengan agendanya, kemungkinan lebih banyak kontroversi akan muncul atas penggunaan perintah eksekutif presiden. Terserah Kongres, pengadilan, dan rakyat Amerika untuk menentukan legalitas dan konstitusionalitas tindakan ini dan meminta pertanggungjawaban Presiden atas keputusannya.